Menu
Enactments
Ketentuan Perizinan TKA
Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di suatu bidang yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu. Setiap pemberi kerja (dalam hal ini perusahaan) yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi perwakilan diplomatik/konsuler.
| No | Title | Year of Act | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1 | Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Pendatang (TKWNAP) | 1995 | Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 |
| 2 | Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing | 2012 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 40 tahun 2012 |
| 3 | Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 2013 | Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 |
| 4 | Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing | 2012 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 40 tahun 2012 |
| 5 | Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 2018 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 |
| 6 | Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 2018 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 |
| 7 | Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 2021 | Peraturan Pemerintah No.34 |
| 8 | Peraturan Pelaksanaan PP No. 34 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 2021 | Permen No. 8 Tahun 2021 |